John T Ritonga : harapkan Presiden Atasi Masalah Tambang Emas Batangtoru

Batangtoru kita - Pengamat ekonomi John Tafbu Ritonga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan mengatasi permasalahan di Tambang Emas Martabe di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

“Karena persoalannya sudah menyangkut masalah investasi asing yang menyangkut soal kepercayaan investor dan kepentingan pembangunan di Batangtoru yang merupakan salah satu daerah yang termasuk tertinggal di Sumut,” katanya di Medan, Senin.

Menurut dia, masalah berhentinya operasional PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe setelah mendapat protes soal limbah cair emas itu ke Sungai Batangtoru tidak boleh dianggap masalah kecil.

“Dampaknya sangat luas,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

John mengaku sudah ke Batangtoru dan dirinya bersama tim kecil dari Fakultas Ekonomi USU menemukan bahwa permasalahan di Tambang Emas Martabe itu karena kurangnya sosialisasi soal proyek itu dan kekhawatiran masyarakat bahwa tambang itu juga tidak menyejahterakan mereka dan termasuk membangun daerah itu.

Kekhawatiran itu mengacu pada masih sangat kecilnya dampak positif yang diterima masyarakat selama ini dari beberapa perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di daerah itu.

“Kekhawatiran yang wajar, tetapi tetunya tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena akhirnya merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri. Pemerintah perlu serius memulihkan kepercayaan masyarakat atas investasi, apalagi isu limbah itu harus dievaluasi lagi kebenarannya,” katanya.

Menurut dia, Fakultas Ekonomi USU siap menjadi konsultan membantu investor dan pemerintah untuk menyoalisasikan proyek itu, tetapi tentunya harus ada dukungan kuat dari pemerintah.

John menjelaskan, dengan investasi sekitar Rp10 triliun, wajar Agincourt kecewa dengan terpaksa dihentikannya operasional perusahaan itu, meski akibat terhentinya sementara tambang emas itu, investor kehilangan pendapatan sekitar Rp12,6 miliar per hari yang dihitung dari pendapatan hasil emas 250.000 ounce dan perak 2,5 juta ounce per tahunnya,
Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, untuk menangani permasalah di Tambang Emas Martabe itu pemerintah harus segera komitmen memulihkan kepercayaan investor dengan memberikan jaminan beroperasinya lagi perusahaan tambang itu sekaligus mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proyek itu akan menguntungkan masyarakat dan Batangtoru.

Kasus Martabe seperti beberapa kasus proyek lainnya yang mendapat penolakan dari masyarakat mencerminkan bahwa selama ini pemerintah hanya fokus pada penanganan standar analisis dampak lingkungan bagi perusahaan yang mau beroperasi, dimana unsur fisik limbah harus sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan.

Analisis lingkungan pembangunan ekonomi dan sosial, sering diabaikan dan itu akhirnya merugikan investor dan masyarakat termasuk pemerintah sendiri.

Masyarakat, kata Wahyu, tidak disiapkan dalam menghadapi atau menerima kehadiran proyek dan investor.

“Padahal pemerintah sudah mendapat keuntungan dari berbagai perizinan dan pajak yang dibayar investor. Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU siap mendampingi investor dan pemerintah sebagai volunteer consultant,” katanya.

Presiden Direktur Tambang Emas Martabe Peter Albert kepada wartawan sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat menyesali karena harus menghentikan aktivitas operasional tambang.

Masalah itu, kata dia, tentunya sangat berdampak pada persepsi investor asing terhadap Indonesia, serta pada konsekuensi hilangnya peluang pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bisa dipetik oleh masyarakat di Batangtoru.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumut Eddy Sofyan sebelumnya juga mengakui bahwa Pemprov Sumut sudah berjanji untuk membantu penangananan masalah di tambang emas tersebut, tetapi pihak Pemkab Tapanuli Selatan menyatakan permasalahan masih bisa diatasi dengan pendekatan persuasif.

Posted in: Batangtoru, martabe, Tambang Emas Batangtoru