Video Kantor Mapolsek dan Camat Batangtoru Dibakar ribuan Massa

Batangtoru - Apakah batangtoru hanya dibiarkan begitu saja?apakah batangtoru hanyalah sekumpulan desa yang terkecil diindonesia yang dibiarkan hancur lebur oleh konflik tanpa ada respon dari pemerintah kita sendiri? selama 6 bulan berlalu dalam pertikaian ,permasalahan tak kunjung saja tuntas.apakah solusi mencari siapa yang benar dan salah harus dibayar dengan nyawa?

Persoalan pembuangan limbah PT Agincourt Resources memang masih dipertanyakan oleh masyarakat batangtoru.Masyarakat batangtoru hanya ingin penjelasan atau keikutsertaan yang serius pemerintah dalam menangani masalah limbah ini apakah berbahaya atau tidak. Apakah aspirasi demonstran tidak pernah didengarkan? apakah harus terjadi lagi pembakaran gedung2 instansti pemerintah yang lebih banyak?apakah harus ada pertumpahan darah yang merugikan belah pihak. pemerintah harus serius dengan persoalan ini .berikut video konflik ribuan masyarakat batangtoru yang merusak fasilitas kantor camat dan kantor polisi batangtoru yang saya ambil dari liputan 6 petang 

bagaimana pendapat anda tentang kerusuhan ini? apakah harus ada nyawa yang hilang baru pemerin tah serius menangani permasalahan yang ada dibatangtoru?

Read more »

Ribuan Massa Pendemo Membakar Kantor Mapolsek dan Camat Batangtoru

Batangtoru - Ribuan massa pendemo membakar Kantor Camat Batangtoru dan Mapolsek Batangtoru yang sedang melakukan pemblokiran Jalan Lintas Batangtoru, Tapsel, Sumatera Utara, Selasa (30/10/2012). Belum diketahui siapa pelaku pembakaran tersebut. Sedangkan mobil yang parkir di kantor tersebut dibakar massa.

Saat ini suasana di lokasi masih ricuh. Ribuan massa masih melakukan pemblokiran jalan.

Menurut sumber Tribun Medan (Tribun Network) di lokasi kejadian, 3 truk yang mengangkut personel TNI dan 1 tank milik TNI sudah tiba di lokasi kejadian dan menembakkan gas air mata. Tetapi massa belum membubarkan diri.

"Sebagian massa memblokir jalan, sebagian di kantor Polsek Batangtoru," ujar Zainal, warga yang berada di lokasi kejadian.

Ribuan warga yang berasal dari tiga kecamatan ini memprotes pemasangan pipa limbah Tambang Emas Martabe ke Sungai Batangtoru.

"Kami menolak pemasangan pipa karena limbahnya sangat berbahaya. Ribuan warga Tapsel menggantungkan hidup dari sungai tersebut. Tapi pemerintah dan PT Agincourt, induk perusahaan Tambang Emas Martabe mengabaikan bahaya itu," ujar Kuasa Hukum Warga Batangtoru, Ali Sumurung kepada Tribun Medan, Selasa (30/10/2012) pagi.

Menurutnya, aksi pemblokiran jalan ini agar pemerintah setempat dan pemerintah provinsi memberikan perhatian dan mencegah pemasangan pipa limbah.

Pemasangan pipa sudah dimulai Senin (29/10/2012) kemarin. Dikawal oleh ratusan personel kepolisian dan TNI. Bahkan kemarin sempat terjadi bentrok antara warga dan petugas. Apakah ini tetap dibiarkan saja oleh pemerintah kita?apakah sampai ada dulu korban baru ini lirik oleh pemerintah? bagaimana pendapat saudara?

sumber : http://www.tribunnews.com/2012/10/30/kantor-camat-dan-mapolsek-batangtoru-dibakar-massa

Read more »

Demo Ricuh Tolak Tambang Emas, Kantor Polsek dan Kantor Camat Batangtoru Dirusak

Batangtoru - Kericuhan di batangtoru sampai saat ini tetap saja membara dan tak ada hentinya dengan permasalahan tambang emas yang tidak ada habisnya seperti kejadian kerusuhan tadi siang dibatangtoru .Dari Pihak kepolisian telah mengamankan sekitar 30-an warga yang terkait kerusuhan demo tolak penanaman pipa tambang emas martabe di Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Pemeriksaan terhadap warga itu pun masih dilakukan hingga sampai malam ini. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menyebutkan saat ini situasi sudah kondusif dan terkontrol dan Sejumlah personel aparat polisi masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Setelah Memberikan keterangan usai meninjau Polsek Batangtoru, Wisjnu menyatakan ada 30-an orang yang sudah diamankan terkait masalah ini. Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi anarkis hari ini. "Status belum sebagai tersangka, masih diperiksa, jika tak terbukti akan dipulangkan," kata Wisjnu kepada wartawan, Selasa (30/10/2012). Aksi ricuh demonstrasi ribuan warga Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Muara Batangtoru itu masih tetap dipicu penolakan terhadap rencana pemasangan pipa limbah perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources, anak perusahaan G-Resources Group Ltd. Pipa itu akan mengalirkan limbah ke Sungai Batangtoru dan dikhawatirlan mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Aksi itu berakhir ricuh. Sebagian warga bertindak anarkis dengan membakar satu mobil dan merusak delapan mobil lainnya. Massa juga membakar rumah dinas dan kantor Camat Muara Batangtoru. Perusakan juga dilakukan massa terhadap Kantor Polsek Batangtoru. Dalam kasus ini, tiga polisi juga dilaporkan mengalami luka karena saling lempar dengan warga.

Aksi anarkis massa di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) turut merusak Mapolsek Batangtoru. Hampir seluruh ruangan di dalam polsek mengalami kerusakan.
Keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso menyebutkan saat massa merangsek masuk ke Mapolsek pada Selasa (30/10) siang, personel yang ada di lokasi hanya enam orang, dan ada dua keluarga yang berdiam di asrama polisi.
Sebelumnya massa yang semula berjumlah sekitar 200 orang, hanya berdemo dan memblokir jalan di Jalan Batangtoru–Sibolga, simpang Aek Langge, Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Tapsel.

Ketika tim Pengendalian Massa (Dalmas) berusaha membubarkan massa sekitar pukul 10.30 WIB, sebagian ada yang melempari petugas. Dengan kawalan kendaraan taktis, polisi kemudian melemparkan gas air mata. Saat bersamaan sebagian massa sudah mengarah ke polsek.
"Massa mulai melempari mapolsek dan berteriak, ‘serbu’ dan langsung menuju polsek dan melakukan perusakan," kata Kombes Heru, Selasa (30/10/2012) malam.
Ruangan polsek yang rusak tersebut yakni ruang kapolsek, ruang kanit reskrim, ruang kanit intel, ruang kanit lantas, ruang penjagaan, ruang SI UM, plang polsek, serta enam pintu rumah yang ada di asrama polsek.
Di gedung ini, massa juga merusak sejumlah mobil, yakni mobil dinas Polsek Batangtoru jenis Mitsubishi Kuda, Kijang Grand BK 446 US, Kijang Super BK 1557 LV, dan Colt Diesel BB 9022 FP.
Usai dari polsek, massa kemudian menuju Kantor Camat Batangtoru. Di sini massa merusak ruangan yang ada di dalam kantor termasuk ruang tunggu, serta merusak rumah dinas camat. Di sini, massa pun merusak sejumlah mobil. Kendaraan yang dirusak itu, yakni mobil Perpustakaan Keliling jenis Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9607 FA, mobil milik Kesbang Linmas Tapsel jenis TS Terios BB 1034 G, mobil operasional Satpol PP Tapsel jenis L200 Hilux BB 8026 G, mobil Kijang Innova BB 668 FA. Sedangkan mobil yang dibakar massa adalah Suzuki Katana BK 1951 EV. Dalam perkembangan aksi, massa yang berdemo semakin banyak. Tindak anarkis juga melebar ke Kecamatan Muara Batangtoru. Mereka membakar rumah dinas dan Kantor Camat Muara Batangtoru. Di kedua tempat ini, polisi menangkap 37 orang yang diduga sebagai pelaku dan masih menjalani pemeriksaan sampai sekarang.

apakah kejadian itu tetap terjadi dan apakah pemerintah tetap diam melihat kerusuhan ini sampai terjadi pertumpahan darah? masyarakat batangtoru berharap kepada gubernur sumatera utara segera menyelesaikan konflik batangtoru ini sehingga tidak berlarut hingga lebih banyak pihak yang dirugikan. bagaimana menurut pendapat saudara dengan berita ini?berikan tanggapan anda?

Read more »

Demo Ricuh Tolak Penanaman Pipa limbah Tambang Emas batangtoru

Batangtoru - Ternyata kisruh batangtoru belum juga memenuhi kesepakatan ,semua tidak tahu dimana kesalahannya, kita lihat saja di hari pertama di senin ini penanaman pipa saluran limbah dari tambang martabe tersebut telah membuat suatu konflik yang belum tuntas. Dengan kawalan 850 personil keamanan masih saja perundingan belum selesai juga yang terjadi kerusuhan di kampung telo

Diminta kepada pihak yang bersangkutan untuk benar benar menuntaskan permasalahan ini agar PT AR selalu menjaga kepercayaan masyarakat batangtoru .Diharapkan Gubernur sumatera utara juga ikut andil dalam penyelesaian kisruh yang tak tertuntaskan selama enam bulan belakangan ini

berikut video kerusuhan batangtoru yang terjadi senin tadi.video berikut saya ambil dari berita TV ONE.berikut video tersebut :

Aksi demo tersebut masih menyangkut penolakan penanaman pipa dan perencanaan dalam pembuangan limbah tambang emas PT Agoncourt Resoures ke Sungai Batang Toru di Tapsel,  Sumut, pada Senin (29/10) pagi ini yang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas gabungan berusaha mengusir warga dari lokasi penanaman pipa tambang.bagaimana pendapat anda dengan video berita tersebut yang terjadi tadi pagi di desa batangtoru yaitu di kampung telo?berikan komentar anda

Read more »

Sebanyak 850 Personil Aparat Kawal Penanaman Pipa Tambang di batangtoru

Batangtorukita - Memang penanaman pemasangan pipa yang ingin digunakan untuk menyalurkan air sisa proses pengolahan tambang milik PT Agincourt Resources (PT AR) ke Sungai Batangtoru mulai hari ini (Senin, 29/10). Untuk mengamankan kegiatan itu sebanyak 850 aparat personel keamanan dikerahkan yaitu 450 polisi sektor ,Polres Tapsel, 200 Sat Brimob Kompi C Sipirok dan 200 anggota Yonif 122 TNI AD.
ini dilakaukan sebagai antisipasi seperti kejadian yang lalu dengan adanya aksi pengrusakan dan aparat keamanan yang akan bertugas selama 15 hari ke depan seturut target pengerjaan penanaman pipa disebar dalam delapan titik termasuk di kampung Telo agar pemasangan pipa aman dari upaya provokasi, pengrusakan bahkan pembakaran seperti yang pernah terjadi.

Manager Comunication PT AR Katarina Siburian Hardono melalui staf Adi Prathomo kepada MedanBisnis, Minggu (28/10) menjelaskan, penempatan 850 petugas keamanan dilakukan bukan saja untuk menjamin keamanan penanaman pipa milik PT AR dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Melainkan, juga untuk menjaga keamanan mayarakat yang mendukung proses penanaman pipa mengingat kegiatan penanaman sangat mendesak untuk menunjang aktivitas produksi pengolahan biji emas dan perak.

Dijelaskannya, penempatan personel keamanan dilakukan atas hasil diskusi antara perusahaan dengan pemerintah. Petugas pengamanan masuk ke Batangtoru sejak 27 Oktober dan pada Minggu (28/10), petugas melakukan menggelar pasukan dalam koordinasi keamanan bersama.

Disebutkan, personel keamanan akan menginap menggunakan camp-camp peristirahatan dengan bantuan fasilitas penerangan dari PT AR.

Sebelumnya, kata Adi, pada awal September 2012 sebanyak 560 personel keamanan juga disiagakan mengawal penanaman pipa pascapembakaran. Namun, atas desakan masyarakat yang menolak pembuangan sisa air proses ke Sungai Batangtoru penaman pipa gagal dilakukan yang menyebabkan berhentinya sementara produksi tambang dan menyebabkan 900 karyawan dirumahkan.

Ditanyakan apakah gelombang penolakan masyarakat terhadap penanaman pipa masih sama seperti sebelumnya, Adi mengatakan setelah ditelusuri, kini penolakan hanya dilakukan segelintir orang, setelah perusahaan terus berupaya melakukan pendekatan persuasif dan telah menyetujui beberapa poin permintaan masyarakat.

“Saya rasa tinggal segelintir yang menolak, itupun diduga dari supplier yang kontrak kerjanya telah habis yang berupaya memanfaatkan situasi yang mulai terkendali untuk meneruskan kepentingan pribadinya,” jelas Adi.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Tapsel Baitang, selaku Ketua Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) senada mengatakan belum mengendus tanda-tanda penolakan masyarakat terhadap rencana penanaman pipa yang akan dilakukan hari in (Senin, 29/10).

Begitupun, anggota DPRD Sumut asal pemilihan Tapsel Amsal Nasution mengharapkan agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat di sepanjang DAS Sungai Batangtoru.

bagaimana menurut anda dengan pendapat berita diatas?berikan komentar anda terhadap batangtoru ini?

Read more »

Nasib 900 karyawan PT Agincourt Resources Belum Jelas

Batangtoru - Kalau kita amati Kisruh Tambang Emas Martabe Batangtoru belum juga tuntas. PT Agincourt Resources sebagai pengelolah tambang telah merumahkan 900 karyawannya. Dan, kepastian tambang itu akan beroperasi lagi belum juga jelas.

Hal inilah yang membuat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, akan melaporkan pihak Agincourt Resources yang telah merumahkan 900 karyawannya  “Kalau memang jadi bertemu, besok (hari ini, Red) akan kita sampaikan kepada Menteri ESDM terkait PT Agincourt yang merumahkan 900 karyawan,” akunya, kemarin di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan.

Ditambahkan Gatot, menteri telah berkomitmen untuk mengupayakan agar karyawan tidak dirumahkan. “Menteri akan menyampaikan itu dan kemudian akan menekan dari pihak Agincourt agar tidak melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Namun, Gatot, sempat mempersoalkan apakah merumahkan itu sama artinya dengan pemecatan? Gatot sempat bersikukuh, jika merumahkan karyawan bukan berarti memecat. Namun, hanya mengurangi jam kerja karyawan.

“Itulah salah satunya kenapa Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan yang saya unjuk mereka ke Jakarta untuk membahas hal tersebut,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, karena hal itu merupakan informasi dan laporan terkini, di mana sebanyak 900 karyawan tambang emas dirumahkan, Gatot menyatakan, pihaknya akan mengecek ulang laporan tersebut.

Sebelumnya, terhambatnya pemasangan pipa air ke Sungai Batangtoru mengakibatkan Tambang Emas Martabe terpaksa merumahkan 900 karyawan dan kontraktor, menyusul terjadinya penghentian operasional tambang sejak 19 September lalu.

Secara otomatis, eksesnya adalah menimbulkan kerugian sangat berarti pada pendapatan harian dan pajak.  Peter Albert, Presiden Direktur Tambang Emas Martabe, melalui Communications Manager PT Agincourt Resources, Katarina Hardono kepada Sumut Pos beberapa waktu lalu, menyatakan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sulit.

“Kami menyesal, kami tidak punya pilihan selain harus merumahkan karyawan. Meski sementara ini kami masih mampu menyediakan gaji pokok, namun kami sungguh membutuhkan solusi nyata dalam beberapa hari ke depan agar kami bisa beroperasi kembali. Tanpa penuntasan pemasangan pipa, Tambang Emas Martabe tidak dapat beroperasi. Akibatnya, tidak ada pemasukan untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan biaya terkait lain, termasuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” tegas Peter.

Dijelaskannya, Tambang Emas Martabe mempekerjakan lebih dari 2.700 orang, 70 persen diantaranya berasal dari penduduk lokal Batangtoru dan sekitarnya.

Dan tambang emas itu, lanjutnya,  merupakan investasi terbesar di industri tambang selama sepuluh tahun terakhir, dengan total angka investasi, belanja modal, dan modal kerja perusahaan mendekati 900 Juta Dolar AS atau setara  Rp8,5 Triliun, dengan kurs 1 Dolar AS setara dengan Rp9.500, yang sebagian besar dibelanjakan di Indonesia.

Komisi 7 Belum Sempat Bahas Kisruh Tambang Emas Martabe
Sementara itu dari Jakarta, Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana Siregar, menyatakan untuk menuntaskan kasus di tambang emas itu  sepenuhnya harus menggunakan dan mengedepankan politik negara. “Kita Komisi VII sudah melakukan rapat pleno. Dan solusi yang tepat yang harus segera diambil, saya pikir harus mengedepankan politik negara,” ujarnya, kemarin.

Artinya dalam hal ini, harus benar-benar dilihat segala aspek terkait. Tidak bisa hanya mengedepankan satu sisi, sementara sisi lain terabaikan. “Politik negara itu artinya dimana sumberdaya alam dieksploitasi, maka harus ada jaminan yang diberikan oleh negara. Artinya bahwa masyarakat di sekitarnya harus dapat hidup makmur. Di sisi lain, apabila segala persyaratan telah dipenuhi, negara juga harus menjamin keamanan bagi para investor yang menanamkan modalnya,” jelasnya.

Kedua hal ini menurut Sutan, harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan seiring sejalan. Sehingga ketika permasalahan timbul karena perbedaan pandangan di daerah, sepenuhnya dikembalikan pada hal-hal yang termaktub jelas di prinsip politik negara yang ada. Itulah sebabnya, Komisi VII merasa berkewajiban ikut menjembatani penyelesaian konflik yang ada.

Namun saat ditanya mengapa Komisi VII hingga saat ini belum juga melakukan pemanggilan pihak yang terkait? Menurut Sutan hal tersebut lebih dikarenakan kesibukan yang luarbiasa di Komisi VII. “Karena saat ini ada banyak sekali tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tapi itu pasti (pemanggilan) secepatnya kita lakukan,”ujarnya.

Apakah langkah pemanggilan masih juga diperlukan, walau tim advance Sumatera Utara bertemu dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral? Menurutnya tetap akan dilakukan. Karena sudah menjadi tanggungjawab DPR sebagai wakil rakyat menjembatani permasalahan. “Jadi kita tetap akan undang pihak tambang dengan semua stake holder lainnya untuk mencari solusi yang pas. Baik untuk rakyat Sumut, maupun khususnya masyarakat di sekitar Batangtoru,” jelasnya tanpa memberikan keterangan kapan waktu pemanggilan itu. bagaimana pendapat anda tentang persoalan ini?

Read more »

Astaga..Konflik Tambang Emas Martabe Di Politisir Politik

Batangtorukita - Konflik antara perusahaan tambang emas Martabe di Desa Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan warga sekitar belum reda, muncul aroma politik berupa sikap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Tapsel yang minta agar Pemprov Sumut tidak ikut campur dalam masalah ini.

Ini yang menambah kerumitan dalam upaya penyelesaian konflik perusahaan tambang emas Martabe dengan warga, karena di tingkat elit tidak kompak. Bau politisasi ini juga diendus Rambe Kamarul Zaman, tokoh nasional asal Tapsel.

“Jangan dipolitisir. Kalau dipolitisir, kepentingan-kepentingan lain bakal masuk, persoalan yang sebenarnya tak terselesaikan,” ujar Rambe Kamarul Zaman, yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Ormas itu, kepada JPNN kemarin (7/10).

Dia mengingatkan semua pihak agar lebih menggunakan pendekatan dialogis, persuasif. Rambe menegaskan, pada prinsipnya warga Sumut tergolong warga yang sadar mengenai pentingnya pembangunan. Warga Sumut, lanjutnya, sudah terbiasa berkorban untuk kepentingan pembangunan.

“Warga Sumut itu sudah terbiasa merelakan tanahnya untuk kepentingan pembangunan jalan misalnya. Ganti rugi berapa pun dikasih, asalkan caranya baik-baik, dengan pendekatan, jangan dengan tekanan,” ucapnya.

Rambe yakin, warga Batangtoru yang bersikap keras terhadap keberadaan PT G-Resources itu hanya sebagian saja. Sebagian yang lain sudah paham mengenai pentingnya investasi di daerahnya. “Nah, yang belum paham itu harus dikasih penjelasan lewat pendekatan. Jalin lah silaturahmi yang baik dengan warga,” pesannya.

Berkali-kali dia mengingatkan, karakter warga Sumut itu akan tambah melawan jika ditekan. Jika pola represif dilakukan, lanjutnya, malah bisa muncul pergolakan yang keras, sebagaimana sudah terjadi di daerah lain belakangan ini.

Dia berharap, tokoh-tokoh masyarakat setempat mau menjembati komunikasi warga dengan pihak perusahaan. “Ini penting agar pergolakan sosial tidak muncul di Sumut,” pesannya lagi.

Seperti diberitakan, perkembangan terakhir konflik ini, warga melempari rombongan karyawan lokal yang seluruhnya warga asli Batangtoru, yang ingin menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD Sumut yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Batangtoru. “Tetapi, di perjalanan mereka malah dilempari warga yang sudah lebih dulu hadir di lokasi pertemuan,” kata Communication Manager PT  G-Resources Katarina Hardono, pekan lalu.

Warga menonak perusahaan membuang limbah ke sungai Batangtoru. Katarina menjelaskan, tanpa pipa pembuangan air limbah tersebut, tambang emas Martabe tidak dapat beroperasi. Diuraikannya, sejak 1 Oktober 2012, perusahaan sudah memasuki fase penghentian operasi. Perusahaan telah mematangkan detil pelaksanaan penghentian secara terstruktur sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Read more »

John T Ritonga : harapkan Presiden Atasi Masalah Tambang Emas Batangtoru

Batangtoru kita - Pengamat ekonomi John Tafbu Ritonga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan mengatasi permasalahan di Tambang Emas Martabe di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

“Karena persoalannya sudah menyangkut masalah investasi asing yang menyangkut soal kepercayaan investor dan kepentingan pembangunan di Batangtoru yang merupakan salah satu daerah yang termasuk tertinggal di Sumut,” katanya di Medan, Senin.

Menurut dia, masalah berhentinya operasional PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe setelah mendapat protes soal limbah cair emas itu ke Sungai Batangtoru tidak boleh dianggap masalah kecil.

“Dampaknya sangat luas,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

John mengaku sudah ke Batangtoru dan dirinya bersama tim kecil dari Fakultas Ekonomi USU menemukan bahwa permasalahan di Tambang Emas Martabe itu karena kurangnya sosialisasi soal proyek itu dan kekhawatiran masyarakat bahwa tambang itu juga tidak menyejahterakan mereka dan termasuk membangun daerah itu.

Kekhawatiran itu mengacu pada masih sangat kecilnya dampak positif yang diterima masyarakat selama ini dari beberapa perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di daerah itu.

“Kekhawatiran yang wajar, tetapi tetunya tidak boleh dibiarkan berkepanjangan karena akhirnya merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri. Pemerintah perlu serius memulihkan kepercayaan masyarakat atas investasi, apalagi isu limbah itu harus dievaluasi lagi kebenarannya,” katanya.

Menurut dia, Fakultas Ekonomi USU siap menjadi konsultan membantu investor dan pemerintah untuk menyoalisasikan proyek itu, tetapi tentunya harus ada dukungan kuat dari pemerintah.

John menjelaskan, dengan investasi sekitar Rp10 triliun, wajar Agincourt kecewa dengan terpaksa dihentikannya operasional perusahaan itu, meski akibat terhentinya sementara tambang emas itu, investor kehilangan pendapatan sekitar Rp12,6 miliar per hari yang dihitung dari pendapatan hasil emas 250.000 ounce dan perak 2,5 juta ounce per tahunnya,
Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, untuk menangani permasalah di Tambang Emas Martabe itu pemerintah harus segera komitmen memulihkan kepercayaan investor dengan memberikan jaminan beroperasinya lagi perusahaan tambang itu sekaligus mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proyek itu akan menguntungkan masyarakat dan Batangtoru.

Kasus Martabe seperti beberapa kasus proyek lainnya yang mendapat penolakan dari masyarakat mencerminkan bahwa selama ini pemerintah hanya fokus pada penanganan standar analisis dampak lingkungan bagi perusahaan yang mau beroperasi, dimana unsur fisik limbah harus sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan.

Analisis lingkungan pembangunan ekonomi dan sosial, sering diabaikan dan itu akhirnya merugikan investor dan masyarakat termasuk pemerintah sendiri.

Masyarakat, kata Wahyu, tidak disiapkan dalam menghadapi atau menerima kehadiran proyek dan investor.

“Padahal pemerintah sudah mendapat keuntungan dari berbagai perizinan dan pajak yang dibayar investor. Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU siap mendampingi investor dan pemerintah sebagai volunteer consultant,” katanya.

Presiden Direktur Tambang Emas Martabe Peter Albert kepada wartawan sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat menyesali karena harus menghentikan aktivitas operasional tambang.

Masalah itu, kata dia, tentunya sangat berdampak pada persepsi investor asing terhadap Indonesia, serta pada konsekuensi hilangnya peluang pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bisa dipetik oleh masyarakat di Batangtoru.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumut Eddy Sofyan sebelumnya juga mengakui bahwa Pemprov Sumut sudah berjanji untuk membantu penangananan masalah di tambang emas tersebut, tetapi pihak Pemkab Tapanuli Selatan menyatakan permasalahan masih bisa diatasi dengan pendekatan persuasif.

Read more »